Home » layanan Publik » Pelayanan Perizinan Makassar
pemkot

Pelayanan Perizinan Makassar

Makassar Peduli - Sepanjang tahun 2011 Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) Kota makassar telah mengeluarkan 29.111 Surat Izin. Izin tersebut didominasi antara lain ; Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Industri.

Jumlah perizinan ini menunjukkan, bahwa selama berdiri kantor tersebut, tahun 2011 adalah tahun yang paling banyak melayani perizinan. Diperkirakan, pada tahun yang akan datang, jumlah ini akan meningkat. Jumlah perizinan ini merupakan yang terbanyak di Kabupaten Kota se Sulawesi, dan hanya sangat sedikit kota-kota besar di Jawa yang sama atau lebih dari jumlah perizinan tersebut. Proses perizinan ini dilayani oleh sekitar 55 orang staf KPAP Makassar. Beberapa makna yang dapat diambil besarnya jumlah perizinan yang diterbitkan KPAP tersebut di atas antara lain; Pertama, upaya masyarakat untuk secara mandiri meningkatkan perekonomiannya semakin tinggi. Kedua, jumlah masyarakat Makassar dan masyarakat luar Makassar untuk berusaha/berinvestasi di Makassar semakin bertambah. Ketiga, upaya masyarakat membebaskan diri dari pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Keempat, jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya berusaha secara resmi semakin bertambah.

Sesungguhnya, suatu Kantor Pelayanan Perizinan dalam melayani proses perizinan idealnya menggunakan prinsip kesederhanaan, kejelasan prosedur dan biaya, kepastian waktu, kemudahan akses, kenyamanan, kedisiplinan dan keramahan petugas.

Inilah prinsip yang dianut Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Beberapa Tantangan

Sesungguhnya eksistensi KPAP Makassar mengalami berbagai tantangan. Tantangan itu berupa indeks kepuasaan masyarakat atas pelayanan KPAP, Kelembagaan dan SDM KPAP dan mekanisme pelayanan perizinan. Hasil Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Organisasi Mitra Pelaksana Program Kinerja pada bulan Nopember dan Desember 2011 menunjukkan bahwa praktek pungutan liar di Kantor KPAP Makassar masih terjadi dimana 10 persen responden mengakuinya.
Begitu juga diluar Kantor KPAP Makassar, 10 persen responden juga masih mengakui adanya pungutan liar. Disamping itu, waktu yang telah ditetapkan dari proses perizinan biasanya tidak dapat ditepati, masih sering molor.

Dari segi kelembagaan, KPAP Makassar, belum sesuai dengan harapan. Betapa tidak, kantor perizinan ini kewenangannya belum memadai karena masih “dikendalikan” oleh SKPD teknis lainnya. Belum dibentuk Tim Teknis KPAP sebagai Tim yang didelegasikan menerima kewenangan/tugas SKPD teknis dalam proses verifikasi layak atau tidaknya pemohon izin untuk mendapatkan izin yang menjadi kewengan KPAP.

Sebagai SKPD yang “berwenang” memfasilitasi dan mengokoordinir SKPD/dinas teknis terkait, KPAP masih “kedodoran” karena belum di back up oleh regulasi yang memadai. Itulah sebabnya sering terjadi perlambatan waktu memperoleh perizinan bagi pemohon izin dan masih terjadinya “biaya siluman” alias pungli.

Dengan demikian, sangat dirasakan bahwa Regulasi KPAP belum sesuai regulasi yang mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kebutuhan Reformasi

Merespon tuntutan, harapan dan perkembangan masyarakat yang semakin cerdas, kritis, dan kompleks, maka Pemerintah Kota Makassar harus melakukan reformasi terhadap kelembagaan, mekanisme pelayanan perizinan, Mekanisme Pengaduan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan sarana/prasarana KPAP Makassar.

Untuk itulah reformasi sistem perizinan yang perlu dilakukan antara lain: Pertama, menyesuaikan regulasi yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

Kedua, melakukan penataan ulang Sumber Daya Manusia KPAP berdasarkan kompetensi yang dimilikinya dengan mekanisme fit and proper test, dan jika perlu melibatkan lembaga independen dan professional dalam rekrutmen tersebut. Tentunya penataan tersebut diimbangi dengan pemberian insentif yang layak dan pemberian pengembangan kapasitas yang memadai.

Ketiga, melakukan penataan ulang mekanisme/prosedur perizinan pada kantor KPAP dengan prinsip kesederhanaan, kejelasan prosedur dan biaya, kepastian waktu, kemudahan akses, kenyamanan, kedisiplinan dan keramahan petugas dengan pengangkatan Tim Teknis dari SKPD teknis di KPAP. Keempat, melengkapi sarana/prasarana KPAP dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan operator yang handal.

Akselerasi reformasi akan semakin cepat jika masyarakat dan dunia usaha ikut berpartisipasi. Sangat ironis memang, jika masyarakat masa bodoh. Dengan demikian Mayarakat dan dunia usaha juga perlu menunjukkan peran aktifnya dalam bentuk pembentukan pertemuan dialog untuk membantu mereformasi sistem perizinan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>